Minggu, 26 Januari 2014

Kukar Kebagian Dipa Rp 4,2 Triliun



TENGGARONG - Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan bagian Rp 4,2 Triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014. Dipa tersebut diserahkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kepa Bupati Kukar Rita Widyasari, pada acara Rapat Kerja Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Kaltim, Senin (16/12) di Lamin Etam Samarinda.
Rita mengatakan untuk menyerap 4,2 triliun tersebut, pihaknya sudah menyiapkan nama atau judul kegiatan yang akan dilaksanakan. "Jadi tinggal menjalankan kegiatannya saja," ujar Rita saat ditanyai usai acara penyerahan Dipa tersebut. Untuk menyerap anggaran tersebut, menurut Rita yang harus dilakukan yaitu meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan. Selain itu, transparansi dalam anggaran kegiatan juga wajib dilakukan, sehingga memudahkan kontrol pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Dengan monitoring dan evaluasi serta transparansi, serapan anggaran Kukar akan lebih baik, terlebih sebentar lagi kita akan launching Reformasi Birokrasi," katanya. Untuk itu Rita berharap kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kukar agar mempersiapkan program kerja supaya bisa dilakukan diawal tahun, sehingga kegiatan berikut pertanggung jawabannya bisa dilaporkan  dengan baik dan benar, serta tepat waktu. (hmp03)

Prestasi Kukar Diakui Nasional



TENGGARONG- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dibawah kepemimpinan Bupati Rita Widyasari bersama Wakilnya HM Ghufron Yusuf terus berpacu dalam program pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Bahkan selama kurun waktu 2013 menorehkan prestasi gemilang dari berbagai aspek yang dinilai sukses, tidak hanya dari dalam daerah melainkan keberhasilan tersebut juga diakui secara nasional oleh Worldwide Quality Assurance (WQA).

Berikut prestasi yang ditorehkan pemkab Kukar selama 2013, diawali dari penghargaan yang diberikan pada HUT Provinsi Kaltim ke-56 dengan meraih 3 (tiga) panji keberhasilan dan 7 trofi pembangunan yakni bidang pembangunan ketahanan pangan, penyuluhan, dan bidang pembinaan teknologi tepat guna. Sedangkan ke-7 trofi pembangunan yaitu juara II Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, juara II Pembangunan Tanaman Pangan, juara III Perkebunan, juara II Kehutanan, juara III Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juara III Bidang Keolahragaan. Semua panji keberhasilan tersebut diserahkan langsung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di terima Bupati Rita Widyasari awal Januari 2013 lalu di Stadion Sempaja Samarinda.

Kemudian pada pertengahan Maret lalu di Aula Dinas Kesehatan, Pemkab Kukar juga dinilai professional dalam kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat khusunya dibidang pelayanan kesehatan. Dengan demikian Dinas Kesehatan bersama empat Puskesmas mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 dari Worldwide Quality Assurance (WQA). ISO tersebut diserahkan Teknikal Manajer dan Auditor WQA untuk Indonesia Syarif Hidayatullah diterima Bupati Rita Widyasari. Dilanjutkan pada bidang pendidikan Pemkab Kukar mendapat penghargaan yakni Kaltim Education Award 2013 dalam kategori Bupati/Walikota peduli pendidikan, dalam rangkaian memperingati hari pendidikan nasional tingkat provinsi Kaltim Awal Mei lalu di Samarinda.
Dibulan yang sama juga, Kukar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Mengapresiasi kepada Bupati Kukar yang telah berhasil dalam peningkatan kwalitas pendidikan melalui pemberdayaan kepala sekolah. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala LPPKS Iswandari dan diterima Bupati Rita Widyasari di Hotel Novotel Solo Mei lalu.
Sementara itu di bidang pelestarian seni budaya Erau Pelas Benua, International Folklore and Art Festival (EIFAF) bekerjasama dengan Enterpreneur Study dan Businnes Club (ESBC) turut memeriahkan Erau dengan aksi tebar 3 juta ikan ke sungai Mahakam berhasil pecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI), yang diserahkan perwakilan MURI Aryani kepada Bupati Kukar Rita Widayasari & Pimpinan ESBC Premi Nurhuda, di Dermaga Depan Museum, pertengahan Juni lalu.
Tidak hanya itu Kukar juga menerima 2 (dua) Anugerah Otonomi Award 2013 dari The Jawa Pos Institute of Pro Autonomy (JPIP) Area Kaltim, yakni kategori terobosan pemerataan ekonomi kerakyatan dan special category region in an leading profile on region company ability. Award tersebut diserahkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak diterima Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf pertengahan Juni lalu di Hotel Senyiur Samarinda. “Semua penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemkab Kukar, dan pengakuan bahwa kita bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang jelas dan terukur, dan terus berupaya kearah yang lebih baik, membangun Kutai Kartanegara sejahtera berkeadilan” kata Rita Widyasari. (hmp04)

Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Melalui CSR


TENGGARONG - Kutai Kartanegara (Kukar) adalah salah satu daerah di Kaltim yang memiliki basis perusahaan yang relatif kuat dengan keberadaan jumlah perusahaan yang beroperasi cukup banyak, maka potensi pembiayaan pembangunan non pemerintah melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang bisa dicapai cukup besar.

Hal itu dikatakan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Totok Heru Subrota, ketika membuka Seminar Grand Design Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Melalui CSR, dan Launching Sistem Informasi Online Bappeda dan Etam Balik Sekolah (EBS) Kabupaten Kukar. Kerjasama Bappeda Kukar dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (23/12) di Aula Kantor Bappeda Kukar, Tenggarong.

Menurutnya, intinya adalah pembangunan daerah di Kabupaten Kukar yang dilakukan diharapkan mampu dibiayai tidak hanya bersumber dari APBD saja, tetapi juga dari sumber-sumber yang lain seperti swasta dan masyarakat salah satunya adalah melalui skema CSR atau TJSP.Untuk menjadikan CSR sebagai alternatif pembiayaan Non-APBD, maka saya tegaskan bahwa : Pelaksanaan CSR harus didasarkan pada paradigma bahwa keberadaan dana CSR tidak dipahami sebagai sumber penerimaan bagi APBD, namun harus lebih diletakkan pada perannya dalam mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Pelaksanaan CSR ini merupakan bagian yang terintegritasi dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up planning, dimana pelaksanaan CSR akan diintegritasikan dengan proses Musrenbang. Sehingga usulan masyarakat untuk pembangunan melalui CSR dilakukan melalui proses Musrenbang.

Kemudian, dalam mengembangkan pola pembiayaan pembangunan melalui CSR, terdapat beberapa program CSR dalam rangka turut mendukung tercapainya sasaran pembangunan di Kukar. Program-program tersebut antara lain, Kukar Sehat, Kukar Cerdas, Kukar Lestari dan Kukar Sejahtera," jelasnya.

"Selain itu Totok, menambahkan peranan daerah dalam upaya peningkatan sumber dana pembangunan akan menjadi semakin penting. Sehingga alternatif untuk pembiayaan pembangunan ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintahan saja, tetapi juga mengikutsertakan swasta dan masyarakat yang salah satunya adalah melalui program CSR," imbuh Totok yang menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kukar.

Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Bappeda Kukar, Agus Suharto, mengatakan seminar ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, melalui pengembangan pembiayaan pembangunan non-pemerintah khususnya melalui sarana CSR. Dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas Budi Santoso, Kepala Bappeda Kukar Totok Heru Subroto, Ketua Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kukar Abrianto Amin, dan Dosen Unikarta Prof Dr Iskandar. Yang dihadiri peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Lurah dilingkup Pemkab Kukar serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar," terang Agus yang juga selaku ketua penyelenggara seminar tersebut.                

Acara dilanjutkan, penyampaian pemaparan oleh masing-masing narasumber dan penyampaian pertama Ketua Bappeda Kukar Totok Heru Subroto dengan tema Percepatan Pembangunan melalui CSR, dan diakhiri diskusi.
Turut hadir dalam acara tersebut, mantan Sekda Kutai Syahrial Setia (pak Yong), mantan Asisten II Setkab Kukar Hafidz Anwar, dan mantan Bawaskab Kukar Asri. (rahman/hmp05).

H. Saiful Aduar Kembalikan Mobil Dinas





ANGGOTA DPRD Kukar non aktif H. Saiful Aduar telah secara resmi mengembalikan kendaraan dinas berupa satu unit mobil KT 1315 C. Pengembalian mobil dinas ini diserahkan langsung Saiful Aduar yang diterima Sekertaris DPRD Kukar Drs H Awang Ilham,MM yang didampingi Kepala Bagian Keuangan Abidinsyah,SE dan Kasubag Humas dan Dokumentasi Joyo,S.Sos,MM di halaman Gedung Sekretariat Dewan Pukul 14.00 Wita , Senin (16/12).

Saiful Aduar, yang non aktif secara resmi mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kukar 2009-2014 dari Partai Politik PKS , akan diganti koleganya Hanurur Rasyid yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kukar.
Hal ini diketahui berdasarkan surat pengunduran diri Saiful Aduar yang disampaikan ke Sekretaris Dewan, Drs Awang Ilham tertanggal 9 Desember lalu. "Ini ada satu usulan PAW dari PKS, Saiful Aduar bakal diganti Hanurur Rasyid," kata Awang Ilham. (Murdian)

PATEN Harus diTerapkan 2014



TENGGARONG- Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir atau mind set aparatur kecamatan untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mendorong terciptanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf pada acara pembukaan Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (2/12), kemarin. Lebih lanjut Ia mengatakan penyelenggaraan PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor atau badan pelayanan terpadu di Kabupaten paling lambat diterapkan pada tahun 2014.
Berdasarkan hasil fasilitasi dari tim teknis PATEN Kabupaten Kukar, maka telah ditetapkan beberapa kecamatan yang dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup untuk menyelenggarakan PATEN pada tahap awal atau sebagai uji coba diantaranya, Kecamatan Muara Jawa, Loa Janan, Tenggarong dan Muara Muntai. Ia berharap dengan adanya sosialisasi akan memberi pemahaman menyeluruh bagi segenap peserta yang hadir,” Dalam upaya kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentu saja perlu adanya dukungan semua pihak, terutama SDM aparatur handal serta benar – benar mampu menghayati dan menjalankan peran aparatur selaku pamong praja yang harus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat”, katanya.
Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Kukar M Saifudin mengatakan sebanyak 112 orang yang mengikuti sosialisasi terdiri dari Lurah, Ketua LPM, Kepala Desa, ketua BPD,hal tersebut sesuai dengan harapan agar semua peserta dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai PATEN sehingga pada saat PATEN tersebut mulai diterapkan pada setiap kecamatan di Kabupaten Kukar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Kepada peserta ia meminta agar bisa mengikuti dengan sungguh – sungguh apa yang disampaikan pemateri oleh Kepala Seksi Wilayah I Sub Direktorat fasilitas pelayanan umum Direktorat Dekonsentrasi dan kerjasama Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian dan Pemerintahan Dalam Negeri. (hmp10)