Samboja di pinang Balikpapan?

A Nurkhalis, S.Sos, M.Si : Bukti Samboja Layak Dipertimbangkan Dalam Skala Prioritas Pembangunan Kukar.

Opini yang beredar terkait Balikpapan berminat meminang Samboja untuk masuk di wilayah Kotamadya Balikpapan mendapat respons dari Ketua KNPI Kecamatan Samboja A Nurkhalis, S.Sos, M.Si yang mewakili pemuda Samboja.

Menurut Nurkhalis, pihaknya mengapresiasi niat baik dari beberapa pejabat pemkot Balikpapan yang berminat menjadikan Samboja sebagai bagian dari Kotamadya Balikpapan. Samboja jelas merupakan daerah yang strategis.

Namun demikian, Nurkhalis yakin bahwa pemkab Kukar sudah punya program terbaik untuk Samboja, agar Samboja maju dan sejahtera di bawah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Nurkhalish juga berharap agar Samboja menjadi skala prioritas pembangunan di Kukar seperti halnya di Hulu Mahakam, apalagi Samboja bisa menjadi potret terdepan Kukar yang berbatasan dengan Balikpapan.

Munculnya isu Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, bergabung dengan Balikpapan mendapatkan tanggapan dari mantan pegawai Bagian Pemerintahan Pemprov tahun 1984, Suryanto. Menurutnya, jika dilihat dari sejarahnya, Samboja memang seharusnya masuk dalam wilayah administratif Kota Balikpapan seiring dengan penyerahan 2.000 kilometer persegi wilayah Balikpapan kepada Paser.

Rencana pemekaran wilayah di Kaltim terus memunculkan sejumlah opsi baru. Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang menyebut tak perlu ada pemekaran atau membentuk provinsi baru. Ia mengusulkan, Kecamatan Samboja yang masuk wilayah administrasi Kutai Kartanegara (Kukar) bergabung dengan Balikpapan. Hal itu diungkapkannya, kala bincang-bincang salah satu media harian di Gedung Biru Kaltim Post, Jalan Soekarno-Hatta Km 3,5, Balikpapan, baru-baru ini.

Bergabungnya Samboja ke Balikpapan, kata dia, juga menjadi solusi sulitnya kecamatan penghasil minyak dan gas itu memekarkan diri jadi kabupaten baru. “Saya rasa tak perlu membuat kabupaten baru. Itu memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Gabungkan saja Samboja ke Balikpapan,” ungkapnya.

Setelah bergabung dengan Balikpapan, pemerintah kota akan menjadikan Samboja sebagai kota satelit, seperti di Malaysia yang memiliki Putrajaya. Daerah ini menjadi pusat administrasi baru di Malaysia menggantikan Kuala Lumpur. “Di Malaysia punya Putrajaya. Di Kaltim, kita bisa saja buat itu di Samboja,” jelasnya. Heru menjelaskan, melihat jumlah penduduk di Kota Minyak kian meningkat dan wilayahnya kian menyempit karena banyak pertumbuhan permukiman baru, bergabungnya Samboja ke Balikpapan dirasa cukup baik.

Tak menutup kemungkinan, ujar dia, setelah Samboja bergabung dengan Balikpapan, daerah itu akan menjadi pusat perkantoran Pemkot Balikpapan. Kepadatan kota pun bisa terpecahkan, dan bisa mengurai mengurai kemacetan. Dikatakan, meningkatnya jumlah penduduk di Balikpapan itu karena investasi di daerah ini cukup sehat. Banyak investor baik dalam maupun luar negeri berbondong-bondong menanamkan investasinya di Kota Minyak. “Ini yang akhirnya membuat Balikpapan kian berkembang,” bebernya.

Kepala Bagian Humas Setkab Kukar Dafip Haryanto mengaku, sejauh ini belum ada pembicaraan serius mengenai rencana tersebut. Keinginan Pemkot Balikpapan itu baru sebatas disampaikan di media massa saja. “Kami juga belum mengadakan komunikasi atau pembicaraan dengan Pemkot Balikpapan,” ucapnya.

Menurutnya, keinginan Pemkot Balikpapan itu sah-sah saja. Namun apakah Pemkab Kukar bersedia menyerahkan Samboja ke Balikpapan, itu yang belum ia ketahui. Sebab, perlu melakukan kajian dan membuat aturan. Semua juga melalui persetujuan Bupati dan DPRD Kukar.

Senada, Sekretaris Komisi I DPRD Kukar Firnadi Ikhsan mengaku, selama ini Kukar masih cukup kondusif. Belum ada sejumlah warga yang mengeluhkan pelayanan administrasi pemerintahan di Pemkab Kukar. Meski Samboja jauh dari Tenggarong, warga di sana masih bisa terlayani di tingkat kantor kecamatan.

Dikatakan, sampai saat ini belum ada warga Samboja yang menyampaikan aspirasi ke DPRD tentang keinginan mereka bergabung ke Balikpapan. Jika memang serius, menurut Firnadi, perlu ada pembicaraan antara Pemkab Kukar dan Pemkot Balikpapan. Sepanjang ada regulasinya maka keinginan untuk menyatukan Samboja ke Balikpapan itu tak ada masalah.

Namun, ia memastikan, keinginan Pemkot Balikpapan itu tak mudah direalisasikan. Pemkab dan DPRD Kukar sepertinya belum berpikir untuk memberikan Samboja ke Balikpapan. Keinginan ini pun dinilainya tak masuk akal. Apalagi Kukar juga masih memerlukan Samboja yang memang memiliki aset berupa hasil alam seperti batu bara, minyak, dan gas.

Terlepas dari itu, lanjut dia, warga di Samboja juga belum tentu bersedia bergabung dengan Balikpapan. Pasalnya, mereka saat ini fokus untuk rencana pemekaran Kutai Pesisir. “Rasanya aneh, di saat Samboja ingin memekarkan diri bersama empat kecamatan lainnya menjadi Kutai Pesisir, tapi kecamatan ini malah bergabung dengan Balikpapan,” katanya.

Politisi PKS ini menjelaskan, wilayah Samboja itu sangat luas. Jika Pemkot Balikpapan ingin mengambil sebagian wilayah Samboja, mungkin masih rasional. Tapi kalau semua wilayah Samboja hendak digabungkan, itu dirasa sulit.

Kendati demikian, DPRD Kukar tak akan menghalang-halangi upaya Pemkot Balikpapan itu. Selama ada jalur hukumnya, silakan diajukan. Selanjutnya DPRD dan Pemkab Kukar akan memutuskan. “Banyak tahapan yang mesti dilewati. Memberikan tanah kabupaten ini bukan seperti menjual tanah. Begitu dibayar selesai,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan keinginannya untuk menggabungkan Samboja ke Balikpapan. Sebab Kota Minyak yang kian padat, daerah ini dirasa memerlukan lahan yang luas. Dengan tambahan lahan itu, pemkot berencana memindah kawasan perkantoran --termasuk Kantor Wali Kota-- di Jalan Sudirman ke Balikpapan Timur. Selain bisa memecah kepadatan kota, juga mampu mengurai kemacetan. (A01/KP/bs/*)